:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/881144/original/047637300_1432122461-18.jpg)
Mengenang Sejarah Kebangkitan Nasional di Indonesia – Pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya dikenang dan di peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Oleh karena itu, membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menyatukan jiwa nasionalisme serta persatuan. Namun, di balik momentum ini, apa sebenarnya yang menjadi pendorongnya
Politik Masuk Akal (Etis)
Dalam mengungkap latar belakang Hari Kebangkitan Nasional, kita perlu menelusuri dinamika politik dan sosial di Hindia Belanda pada masa itu. Politik Etis’ diterapkan oleh pemerintah kolonial pada 17 September 1901, yang memicu lahirnya Pergerakan Nasional di Indonesia.
Kebijakan Politik Etis terhubung erat dengan kebijakan tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch di Hindia Belanda. Kebijakan ini tidak hanya berupaya mengisi kembali kas Belanda yang terkuras akibat Perang Diponegoro (1825-1830) dan Revolusi Belgia (1830), tetapi juga menandai perubahan fundamental dalam dinamika ekonomi dan politik Hindia Belanda.
Petani Hindia Belanda diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti teh, tembakau, kopi, dan tebu di seperlima lahan mereka. Bagi petani tanpa lahan, mereka diwajibkan bekerja selama 66 hari di perkebunan pemerintah. Ini adalah upaya yang kontroversial namun signifikan dalam mengatur ekonomi agraris Hindia Belanda pada masa itu.
Penerapan aturan itu seringkali melenceng: tanah berlebihan, gagal panen, dan bekerja melebihi 66 hari bagi petani tanpa lahan. Akibatnya, rakyat Hindia Belanda dirugikan, sementara Belanda berhasil mengisi kembali kas negaranya.
Kritik terhadap kondisi rakyat Hindia Belanda disuarakan dengan tajam oleh kaum liberal. Melalui novelnya, “Max Havelaar” (1860), Eduard Douwes Dekker menggambarkan penderitaan mereka dan menyerukan pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan di koloni, mengingat kejayaan Belanda bergantung pada kerja keras rakyat Hindia Belanda.
Butuh waktu lama untuk meyakinkan Belanda untuk mengubah kebijakannya. Barulah pada 1901, atas desakan Perdana Menteri Belanda, Abraham Kuypers, dan kabinetnya yang beraliran liberal, Ratu Wilhelmina kemudian menerapkan kebijakan Politik Etis sebagai upaya balas budi pemerintah Belanda kepada rakyat Hindia Belanda.
Belanda akhirnya tergerak untuk mengubah kebijakannya setelah upaya panjang. Pada tahun 1901, desakan dari Perdana Menteri Abraham Kuypers dan kabinet liberalnya berhasil meyakinkan Ratu Wilhelmina untuk menerapkan Politik Etis sebagai bentuk penghargaan terhadap rakyat Hindia Belanda.
Berdirinya Budi Utomo
Penerapan politik etis membawa lahirnya kaum bumiputra terdidik yang menjadi tonggak kesadaran nasional. Era ini juga menyaksikan munculnya berbagai organisasi pergerakan, dari yang kooperatif hingga radikal.
Budi Utomo (BU), salah satu organisasi pergerakan awal, didirikan atas gagasan Dr. Wahidin Soedirohoesodo untuk membantu biaya pendidikan pemuda bumiputra yang berbakat tetapi kurang mampu. Hari berdirinya kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Soedirohoesodo menjelajahi Jawa untuk mewujudkan ide-idenya. Perjalanan ini membawanya singgah di STOVIA, di mana gagasannya disambut positif oleh para siswa. Gagasan-gagasannya sering menjadi topik diskusi di kalangan siswa STOVIA, terutama mengenai pendidikan untuk kaum bumiputra.
Diskusi yang semakin intens mendorong para siswa STOVIA untuk mengadakan pertemuan. Pada tanggal 20 Mei 1908, Soetomo mengemukakan gagasan dan cita-citanya untuk mendirikan perkumpulan sosial, melanjutkan semangat dari gagasan Dr. Wahidin sebelumnya. Pertemuan ini menghasilkan pendirian Budi Utomo (BU) dengan Soetomo terpilih sebagai ketuanya.
Meskipun memiliki tujuan yang jelas, BU memilih tidak mengadopsi pendekatan radikal dalam perjuangan nasionalismenya. Kepengurusannya enggan terlibat dalam politik aktif sebagai sarana perjuangan, kebijakan ini memungkinkan BU tetap beroperasi di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Namun, ketidakpuasan terhadap pendekatan ini memicu sebagian anggota untuk keluar dan bergabung dengan organisasi yang lebih radikal.
Arti dan Penetapan Hari Kebangkitan NasionalÂ
Pada tahun 1948, Indonesia yang pada saat itu baru merdeka menghadapi berbagai krisis. Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan tetap memandangnya sebagai wilayahnya sendiri. Di sisi lain, kelompok oposisi yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Indonesia, Amir Sjarifuddin, muncul dengan dukungan dari kelompok kiri.
Soekarno menyadari potensi perpecahan ideologis di Indonesia dan menganggap penting adanya simbol untuk menyatukan bangsa. Berdasarkan usulan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara), tanggal 20 Mei 1948 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno di Istana Kepresidenan Yogyakarta, sekaligus merayakan 40 tahun berdirinya BU. Posisi ini kemudian diperkuat oleh Presiden Soeharto melalui Keppres No 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Penetapan tanggal berdirinya BU tidak luput dari kritikan. BU dianggap terlalu kooperatif dengan pemerintah kolonial dan enggan terlibat dalam politik aktif. Selain itu, kritik juga ditujukan pada sifat Jawa Sentris BU yang dianggap kurang inklusif dalam mengakomodasi keanggotaannya.
Namun demikian, BU tetap diakui sebagai pionir yang memberikan dampak besar bagi organisasi pergerakan lainnya. Contohnya, Indische Partij yang didirikan oleh mantan anggota BU seperti dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat bersama dengan Ernest Douwes Dekker. Selain itu, Sarekat Islam juga dipengaruhi oleh tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo.
Dari sejarah, kita belajar bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah saat yang menginspirasi untuk bangkit bersama dan menyatukan upaya membangun bangsa. Semangat kebangkitan mengajarkan pentingnya berpandangan ke depan serta menghadapi tantangan dan hambatan demi keutuhan dan ketangguhan bangsa.